Ransomware Tak Pandang Lembaga, Institusi Harus Siap Hadapi Ancaman Ini

Di tengah pesatnya transformasi digital, ransomware telah menjelma menjadi salah satu ancaman terbesar bagi sektor pemerintahan. Ransomware adalah jenis serangan siber yang mengenkripsi data penting dan meminta tebusan untuk membuka kembali aksesnya. Sayangnya, institusi pemerintah menjadi salah satu target utama karena mereka menyimpan data sangat sensitif dan mengelola layanan publik yang krusial.

Pemerintah sering kali memiliki sistem teknologi informasi yang sudah lama dan belum diperbarui secara optimal, membuatnya rentan terhadap eksploitasi. Selain itu, proses digitalisasi yang cepat tidak selalu diiringi dengan peningkatan sistem keamanan yang memadai. Akibatnya, serangan ransomware pada institusi pemerintahan sering kali berdampak luas: layanan publik terganggu, data warga bocor, bahkan menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar.

Contoh paling nyata bisa dilihat dari serangan ransomware yang melumpuhkan sistem pajak dan ekspor di Kementerian Keuangan Costa Rica pada 2022. Lebih dari 30 lembaga terkena dampaknya, menyebabkan kerugian negara hingga jutaan dolar per hari. Di Amerika Serikat, kota Atlanta pada 2018 mengalami insiden serupa, mengakibatkan sistem administrasi publik lumpuh dan biaya pemulihan mencapai hampir US$10 juta.

Tren di 2025 menunjukkan bahwa serangan ransomware semakin meningkat, tidak hanya dari segi frekuensi, tetapi juga dari kecanggihan metode yang digunakan. Kelompok kriminal siber seperti Cl0p, LockBit, hingga RansomHub terus memodifikasi taktiknya untuk menghindari deteksi dan menargetkan kelemahan sistem yang paling rentan. Pemerintah di seluruh dunia dituntut untuk bertindak cepat dan strategis, tidak hanya untuk merespons serangan, tetapi juga membangun ketahanan jangka panjang terhadap berbagai bentuk kejahatan siber.

Salah satu langkah konkret yang bisa diambil adalah dengan mengadopsi solusi seperti GuardMode dari Catalogic Software. GuardMode dirancang untuk mendeteksi aktivitas ransomware secara real-time pada file server yang aktif. Dengan pendekatan berbasis behavior monitoring, sistem ini mampu mengidentifikasi pola perubahan file yang mencurigakan dan mengaktifkan perlindungan sebelum kerusakan meluas. Solusi seperti ini sangat penting bagi lembaga pemerintah yang tidak bisa mengandalkan backup saja sebagai langkah pemulihan.

Namun, teknologi hanyalah satu sisi dari solusi. Pemerintah juga perlu memperkuat pelatihan keamanan siber bagi pegawai, memperbarui sistem IT yang sudah usang, dan membangun prosedur respons insiden yang cepat dan teruji. Kolaborasi lintas lembaga serta kerja sama dengan sektor swasta juga menjadi kunci penting dalam mengatasi ancaman ini.

Pada akhirnya, ransomware bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan ancaman terhadap stabilitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan serius, risiko yang dihadapi tidak hanya berupa kehilangan data, tetapi juga kehilangan kendali terhadap sistem pemerintahan yang menjadi tulang punggung pelayanan negara.

Tertarik membahas bagaimana pencegahan terkena Ransomware? Hubungi Mitra Sistematika Global di marketing@msg.co.id